Abstrak
Di Samudra Hindia Barat (WIO), masyarakat lokal semakin memikul tanggung jawab atas sumber daya laut pesisir baik sendiri atau melalui pengaturan pengelolaan kolaboratif dengan pemerintah atau aktor non-negara. Dalam makalah ini, kami menelusuri evolusi dan perluasan pengelolaan masyarakat di WIO dan menyajikan inventarisasi dan penilaian pertama dari wilayah laut yang dikelola secara lokal (LMMAs). Kami membandingkan atribut utama dari kawasan ini dengan yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan menilai kontribusi relatifnya terhadap kemajuan menuju target Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dari 10% kawasan ekologi laut dan pesisir untuk dikonservasi secara efektif pada tahun 2020. Kami juga mengeksplorasi hukum kerangka kerja yang mendukung inisiatif kelautan yang dikelola secara lokal di Kenya, Madagaskar, Mozambik, dan Tanzania untuk menilai potensi ekspansi di masa depan. Temuan utama adalah bahwa sementara LMMA melindungi lebih dari 11,000 kilometer persegi sumber daya laut di WIO, mereka terhambat oleh struktur hukum dan mekanisme penegakan hukum lokal dan nasional yang belum berkembang. Dalam rekomendasi kami untuk meningkatkan manajemen lokal, kami menyarankan untuk membangun jaringan praktisi LMMA di wilayah WIO untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.